Beranda DAERAH Banggar Akui Pinjaman Rp.150 Miliar Diakomodir dalam APBD 2018, Hendra: Rp. 150...

Banggar Akui Pinjaman Rp.150 Miliar Diakomodir dalam APBD 2018, Hendra: Rp. 150 Miliar Siluman

88
BERBAGI

 

Ilustrasi

JAILOLO – Pihak Badan Anggaran (Banggar), akhirnya angkat bicara dan menanggapi pernyataan dirut BPD, Frenky Patihasiana, seputar pencairan anggaran pinjaman Rp. 150 Miliar, sejak Oktober lalu.

Anggota Banggar, Djufri Muhammad mengakui jika proses pencairan anggaran Rp.150 Miliar oleh BPD merupakan hal teknis.” Yang jelas, pinjaman itu diperuntukan untuk infrastruktur, diantaranya jalan jembatan dan drainase,” ungkap Djufri.

Meski demikian, Jufri enggan memberikan penjelasan, terkait dengan proses pencairan yang telah mendahului pengesahan APBD 2018, saat disinggung wartawan.” Itu soal teknis, jadi kami tidak tahu, sebab uang itu kan tidak ada merek. Sebab, kalau bermerek pasti ketahuan, jika uang yang dicairkan itu adalah pinjaman,” kata Djufri.

Karena itu, yang diketahui pihak Banggar, hanya dokumen laporan keuangan Pemkab.” Pemerintah dan BPD itu bermitra, jadi kalau ada pencairan itu kan ada berbagai macam kegiatan APBD, terutama yang bersumber dari DAU, DAK, DBH, PAD dan lain-lai” ujarnya.

Sambug Djufri , sembari menegaskan jika dana pinjaman Rp. 150 miliar, diakomodir ke APBD 2018.” Nomenklaturnya, penerimaan dan pembiayaan,”ungkapnya.

Menanggapi ini, dosen Universitas Samratulangi, Hendra Karianga, mengatakan jika, sebagai dewan sama menjalankan fungsi pengawasan, dewan wajib mengetahui, waktu pencairan pinajaman.” Dewan itu punya budgetting control yang luar biasa, kalau sampai tidak tahu, berarti anggaran itu siluman. Kapan pencairan itu setidaknya diketahui dewan,”ujar Hendra.

Bahkan, dia juga menjelaskan jika, pernyataan kepala BPD, menyangkut dengan penjelasan, seputar besaran cicilan hingga suku bunga yang dikenakan, merupakan hukum perbankan.” Kalau tidak diketahui juga kan berarti ini anggaran siluman”, ucapnya.

Baginya, pencairan di bulan Oktober, jelas menunjukan jika anggaran pinjaman Rp. 150 Miliar siluman.” Dicairkan Oktober, proses lelang itu kan selama tiga bulan. Nah, kalau dicairkan Oktober, berarti rentang waktunya itu hanya dua bulan, yakni November dan Desember. Ini bagimana, kan aneh bin ajaib. Makanya, sudah sepatutnya diperiksa pihak BPK,”sarannya.

Senada juga disampaikan ketua KNPI, Thamrin Gani.” Kalau BPD dan pemerintah itu bermitra, lantas bagimana dengan pernyataan kepala BPD, pencairan 2017 itu digunakan untuk apa saja. Ini kan tidak dijelaskan, namun malah ditegaskan untuk pembangunan infrastruktur 2018. Ini kan jelas, pernyataan yang bertentangan,”kata Thamrin.

Lanjutnya, Kalaupun pinjaman ini digunakan untuk sarana publik, pemerintah dan dewan harus transparan.” Semestinya dijelaskan, kenapa proses pencairan sudah dilakukan sejak Oktober. Itu digunakan untuk apa, dan bagaimana dengan sarana publik yang katanya akan dibangun dengan pinjaman di tahun 2018. Ini yang harus dijelaskan pemerintah dan dewan, sehingga publik tahu,” saran Thamrin

 

Reporter: zulfikar saman

loading...