Beranda DAERAH APPH Tuntut Kejaksaaan Negeri Halmahera Barat Action Terkait Pinjaman Rp.150...

APPH Tuntut Kejaksaaan Negeri Halmahera Barat Action Terkait Pinjaman Rp.150 Miliar

97
BERBAGI

 

Aksi Demonstrasi Aliansi Pemuda Peduli Halbar

JAILOLO – Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Halbar (APPH), kembali menggelar aksi unjuk rasa. Bukan tanpa alasan, aksi unjuk rasa yang oleh APPH ini masih seputar pinjaman Pemkab Halbar senilai Rp.150 Miliar di tahun anggaran 2018. Selasa (9/18)

Dalam tuntutan yang disampaikan, massa aksi lmempertanyakan pencairan pinjaman Rp.150 Miliar yang telah dicairkan pihak BPD, sejak Oktober 2017 lalu .

Selain mendahului APBD 2018, massa juga mempertanyakan peruntukan pinjaman yang telah dicarikan Oktober lalu. “Kalau masuk dalam APBD 2018, kenapa dicarikan sejak Oktober. Lantas bagaimana dengan pinjaman yang digunakan untuk infrastruktur, sebagimana diatur dalam PP nomor 30, tahun 2011,”teriak Idhar Bakri, dalam orasinya.

Dalam kesempatan ini , Idhar juga menjelaskan jika mekanisme pinjaman yang dilakukan Pemkab, berdasarkan persetujuan Dewan, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58, tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah.,” Dijelaskan jika pinjaman itu untuk infrastruktur, Namun pencairan sudah dilakukan sejak Oktober. Ini jelas telah terjadi kebohongan publik, yang dilakukan Bupati dan Dewan. Maka dari itu, ini pertanda jika Dewan dan Bupati telah berselingkuh,”cerca Idhar.

Karena itu, massa lantas meminta agar pinjaman uang terindikasi bermasalah, agar ditelusuri pihak Kejaksaan Negeri (Kejari)Halmahera Barat.” Makanya kami minta agar persoalan ini, segera disikapi pihak Kejari. Hari ini ( Selasa – red), kami minta agar Kajari, bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menyikapi aspirasi rakyat yang kami sampaikan,” sambung Imelda Tude.

Permintaan massa aksi lantas direspon Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Gama Palias, Kepala seksi Pidana Pidsus Gama Palias langsung menemui massa aksi di depan halaman Kantor Kejari, menjelaskan jika persoalan tersebut, terus dipantau pihaknya.” Kami tetap melakukan pantauan dan pengawasan. Kami juga sempat mendengar informasi terkait surat yang dilayangkan ke Dewan. Perlu dijelaskan, itu merupakan bagian dari proses,” ungkap Gama.

Karena itu, dirinya menghimbau kepada seluruh massa aksi agar bisa bersabar dan menahan diri.” Sebelum ada titik terang, kita belum bisa memvonis. Makanya, kami meminta agar persoalan ini, bisa dikawal secara bersama,” sambung Gama.

Meski demikian, lanjut Gama, surat yang dilayangkan ke Dewan, langsung dari pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. “Jadi bukan dari kita, jadi menyangkut dengan nomor dan isi surat, kami tidak tahu persis,” akuinya.

Mendengar pernyataan Gama, para massa aksi yang berorasi di kantor Kejari, langsung membubarkan diri dan menuju ke Kantor Dewan serta Kantor Bupati sambil menggelar aksi teatrikal pengumpulan koin, sebagai bentuk kekecewaan atas pinjaman yang dinilai menyengsarakan masyarakat.

Untuk memastikan, kejelasan dari surat yang dimaksud pihak Kejari, Sekretaris Dewan, Hj. Hajija Sergi, saat dikonfirmasi via telephone dan pesan singkat (sms) enggan merespon pertanyaan wartawan hingga berita ini di publis.

Sementara wakil ketua I Dewan , Ibnu Saud Kadim, secara terpisah, mengaku belum menerima secara resmi, surat sakti yang dimaksud Kejari.” Saya bahkan belum tahu surat itu dan bingung. Silahkan dikonfirmasi ke sekwan,” singkat Ibnu.

Sedangkan, dari pihak eksekutif, wakil Bupati yang hendak ditemui diruang kerjanya, justru tidak berada ditempat. Bahkan nomor handphonenya tidak aktif saat dihubungi.

 

Reporter: zulfikar saman

loading...