Beranda DAERAH Berikut Tiga Rencana Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

Berikut Tiga Rencana Pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

126
BERBAGI

 

Foto Bersama usai kegiatan Musrenbang

TERNATE – Pemerintah Provinsi Malut gelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), dan yang menjadi fokus pembangunan di tahun 2019 adalah Pembangunan SDM, Infrastruktur, dan Perkembangan Investasi. Musrenbang berlangsung di Hotel Grand Dafam Ternate. Rabu (11/4).

Plt Gubernur Maluku Utara M Natsir Thaib dalam sambutannya mengungkapkan rencana pembangunan Provinsi Maluku Utara tahun 2019,” Tiga prioritas utama yaitu yang pertama pembangunan SDM, Infrastruktur, dan perkembangan Investasi” Kata Natsir Thaib

Dia menjelaskan, untuk SDM dilakukan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan perwujudan e-goverment untuk , meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur yang diarahkan pada konektivitas antar wilayah, peningkatan rasio, pembangunan pemukiman, serta percepatan pembangunan kota baru Sofifi Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.

Kemudian Investasi, diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta pengembangan industri kreatif, industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, mantan ketua DPD Hanura itu menyampaikan capaian indikator makro Maluku Utara yang menunjukan perkembangan yang cukup positif,” Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,49 persen, kemudian tumbuh pada tahun 2015 sebesar 6,1 persen, bahkan pada tahun 2017 tumbuh menjadi 7,67 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,3″ Terangnya.

Natsir Thaib juga mengungkapkan capaian ekspor yang dilakukan oleh Pemprov Malut.” Ekspor tahun 2014 sebesar 29,8 juta US Dolar meningkat hampir 10 kali lipat pada tahun 2017 menjadi 272,09 juta US Dolar” Tambahnya

Turut hadir dalam Musrenbang Provinsi Maluku Utara, Deputi bidang pemantauan, evaluasi dan pembangunan (Bappenas RI), Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan (PUPR), Direktur Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Kemenkeu), Anggota DPR RI Komisi 11 Ahmad Hatari, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara  Ahmad Ishak, dan Unsur Forkompimda, serta perwakilan dari Bupati/Walikota Se-Malut.

 

Reporter: Wahyudi Yahya