Beranda DAERAH Mutasi Pejabat di Malut Diduga Memiliki Izin Bodong

Mutasi Pejabat di Malut Diduga Memiliki Izin Bodong

505
BERBAGI
Kantor Gubernur Maluku Utara

JAKARTA – Izin persetujuan mutasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Ditjen Otonomi Daerah (OTDA) Kemendagri Soni Somarsono terkait roling jabatan dilingkup Pemprov Malut diduga bodong.

Kenapa tidak, surat persetujuan yang ditandatangani oleh Dirjen Otda Kemendagri pada bulan September 2018, baru disampaikan ketika sidang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara (PHP) Pilgub Malut di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin tanggal 5 kemarin.

Padahal, sebelumnya ketika Bawaslu Provinsi Maluku Utara, meminta klarifikasi kepada Kepala BKD Malut Idrus Assagaf terkait mutasi tersebut, mantan Pj Walikota Ternate tidak mampu membuktikan izin dari Kemendagri.Demikian disampaikan Koordinator SUBU BerSATU Edo Sapsuha, dalam hearing bersama Kasubdit Wilayah V Direktorat  FKDH Ditjen OTDA Kemendagri RI Hariyandi Roni, M.Si dan Kabid Fasilitasi Pengaduan Puspenerbal Kemendagri Handayani Ningrum, SE MSi.

Menurut gerakan SUBU BerSATU, surat yang jadi pembicaraan di MK adalah surat Bodong. Pasalnya, sejak proses temuan ini pihak BKD Maluku Utara tak dapat membuktikan kepada Bawaslu Malut soal surat izin atau rekomendasi mutasi pejabat. Kok diam – diam disebut dalam persidangan Mahkama Konsitusi (MK) kemarin. Ini yang jadi soal. Lagi pula, dalam konsideran SK Gubernur pun tak disebutkan dalam opsi pertimbangan SK mutasi,” Kami mempertanyakan kebenaran surat persetujuan yang ditandatangani Ditjen Otda Kemendagri Soni Somarsono yang diduga bodong,” ujar Edo, yang didampingi Koordinator Kawan AHM-RIVAI Maluku Utara Boy Anwar.

Selain itu, Gerakan SUBU BerSATU dan GARDA Muda Palapa DKI juga meminta Kemendagri non – aktifkan Gubernur Malut dan Bupati Sula Hendrata Thes yang telah memutasikan ASN di musim Pilgub dan PSU.

Menurutnya, mutasi ASN dan pemberhentian dari jabatan ini, diduga kuat sebagai strategi pemenangan paslon tertentu.Karena itu, dia berharap Mendagri sebagai pembina ASN dan pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut,” Seluruhbukti berupa SK Mutasi dan pemberhentian telah kami sampaikan kepada Kemendagri untuk ditindaklanjuti. Kami juga akan membawa masalah ini ke Komisi ASN, BAKN dan Kemenpan RB,”tegasnya.

Sementara Kasubdit Wilayah V Direktorat  FKDH Ditjen OTDA Kemendagri RI Hariyandi Roni, M.Si, sangat mengapresiasi gerakan SUBU BerSATU dan Kawan AHM-RIVAI Maluku Utara, yang mempertanyakan terkait keabsahan surat izin persetujuan dari Kemendagri,” Kami bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kemendagri, terkait surat tersebut akan kami dalami dan menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada publik,” janji Hariyandi Roni.

Pertemuan dengan Kemendagri

Diketahui, surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ditjen Otda Kemendagri  Soni Somarsono pada bulan September 2018, sementara mutasi jabatan dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sejak bulan Juli 2018.

Itu artinnya pantikan pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dilalukan memdahului persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) cacat hukum dan inkonstitusional.

Sementara informasi yang dihimpun media ini selama pelaksanaan Pilgub 2018 berlangsung, Calon Petahana Abdul Gani Kasuba (AGK) tercatat merombak sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, diduga tanpa adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ganto-ganti pejabat ini dilakukan bukan hanya sekali, namun sebanyak 5 kali pelantikan dilakukan AGK.

Hal inilah menjadi penyebab AGK didiskualifikasi oleh Bawaslu Malut lantaran terbukti melanggaran Pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016, tentang Pilkada. Pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam (6) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Namun sebelum akhir masa jabatan atau tahapan Pilgub masih berlangsung, AGK diketahui menganti pejabat yakni masing-masing, Pertama, Senin (23/7/2018) AGK mengangkat Kepala Biro Organisasi Setda Malut Idur Assagaf menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggantikan Irwanto Ali melalui SK 821.2.22./KEP/JPTP/16/2018 tertanggal 23 Juli 2018 dan dilantik langsung oleh AGK. Kedua, Senin (27/8/2018) terdapat 4 pejabat II dan 7 eselon III kembali dilantik AGK diantaranya, Kepala Biro Umum Darwis Pua digeser menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Biro Hukum dan HAM Salmin Janidi dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum Setda, Ismail Syahbudin yang sebelumnya meduduki jabatan Kadis Perhubungan diangkat jadi Pj Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum Setda Haerudin Djufri menjadi Pelaksana pada Setda. Pelantikan 4 pejabat eselon II ini berdasarkan SK Gubernur nomor 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018 tanggal 24 Agustus 2018. Sementara pejabat eselon III yang dilantik berdasarkan SK Gubernur nomor: 821.2.23.(fik)

loading...